Soal Tes CPNS Tentang Kebijakan Pemerintah

menindak lanjuti soal tes CPNS sebelumnya Contoh Kisi Kisi Soal Tes CPNS Bagian 5 nah kali ini akan dilanjutkan dengan Soal Tes PNS Tentang Kebijakan Pemerintah yang bisa anda baca dibawah ini.

Soal Tes CPNS Tentang Kebijakan Pemerintah soal upkp kebijakan pemerintah  materi ujian kebijakan pemerintah  soal twk kebijakan pemerintah  download soal kebijakan pemerintah  pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan  pertanyaan tentang kebijakan pemerintah  kebijakan pemerintah menurut simons  sistem kebijakan meliputi 3 unsur

1. Kurik ulum  sekolah  selain  yang  berlaku  secara  nasional  terdapat  pula  kurikulum  yang
disesuaik an dengan tuntutan dan kondisi daerah yang disebut dengan…
A. Kurikulum daerah
B. Kurikulum terpadu
C. Unsure daerah
D. Muatan local
JAWAB: D
2. Badan  Pertimbangan  Pendidik an  Nasional  (BPPN)  dibentuk  dan  anggotanya  diangk at  oleh
Presiden sebagai perwujudan…
A. Lembaga pembantu Pres iden dalam pembangunan bidang pendidikan
B. Pengawasan pemerintah dalam pengendalian mutu pendidikan
C. Lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan
D. Institusi non departmental dalam perumus an kebijak an pendidik an
JAWAB: A
3. Penyelenggaraan  EBTANAS  pada  tingkat  SD,  SLTP,  dan  SLTA  memberi  kontribusi  positif
kepada pembangunan sector pendidikan terutama dalam…
A. Upaya pengendalian mutu pendidikan
B. Meningkatk an angka partisipasi pendidik an
C. Mengurangi biaya operasional pendidikan
D. Memeratakan tanaga dan sarana kependidikan
JAWAB: A
4. Berik ut  ini  bentuk-bentuk  perguruan  tinggi  menurut  Undang-undang  No.  2  tahun  1989  tentang
Sistem Pendidikan Nasional, kecuali
A. Akademi
B. Politeknik
C. Sek olah tinggi
D. Diploma 1
JAWAB: D
5. Berik ut  ini  nilai-nilai  positif  dari  uoaya  Pemerintah  untuk  memberi  otonomi  yang  lebih  luas
kepada perguruan tinggi negeri terutama untuk …
A. Melepaskan beban pemerintah dalam pendanaan operasional
B. Memacu pertumbuhan ekonomi dan kemak muran rakyat
C. Memacu perkembangan perguruan tinggi yang bersangkutan
D. Meningkatk an peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan
JAWAB: C
6. Pelaksanaan program pendidikan Paket A dan Paket B terutama dimak sudkan dalam rangk a…
A. Mendukung program wajib belajar 9 tahun
B. Meningkatk an k ecerdasan masyarakat
C. Memberikan bekal keterampilan
D. Memberantas buta pengetahuan dasar
JAWAB: D

- 1 -
 



7. Program Kapal Pemuda ASEAN dan Jepang bermanfaat dalam hal-hal berikut, kecuali…
A. Meningkatk an rasa persaudaraan
B. Menumbuhkan saling pengertian
C. Pertukaran nilai-nilai budaya positif
D. Penghapusan batas-batas budaya
JAWAB: D
8. Kedudukan budaya daerah dalam rangka pembinaan kebudayaan nas ional adalah sebagai…
A. Pelengk ap
B. Pendamping
C. Penunjang
D. Unsur
JAWAB: D
9. Menteri-menteri lingkungan hidup  dari Negara-negara  anggota  ASEAN  dewasa  ini menggalang
kerjas ama dan memberi perhatian serius dalam mengatas i mas alah bers ama, yakni…
A. Polusi tanah karena limbah plastic
B. Laranagan pemanfaatan kayu tropis
C. Kes adaran rakyat tentang lingkungan
D. Masalah asap dan kebak aran hutan
JAWAB: C
10. Pemindahan  penduduk   dari  satu  pulau  ke  pulau  yang  lain,  yang  dik enal  dengan  program
transmigrasi, akan lebih efektif apabila dilakukan dengan…
A. Peningk atan sarana social
B. Penyediaan lapangan kerja
C. Perumahan yang memadai
D. Pemerataan lapangan k erja
JAWAB: D
11. Dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang dis alurkan oleh Pemerintah bertujuan untuk…
A. Menunjang kelancaran pembangunan
B. Mengembangk an desa yang tertinggal
C. Memberantas masalah kemiskinan
D. Mengatasai dampak  krisis ekonomiu
JAWAB: D
12. Tantangan  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  dalam  menyongsong  pasaran  bebas  Asia  Pasifik
tahun 2020, harus dijawab terutama dengan…
A. Meningkatk an sumber daya manusia
B. Mengusahakan modal yang memadai
C. Mengolah kekayaan alam yang melimpah
D. Mendapat bantuan teknologi tinggi
JAWAB: A
13. Deregulasi  automotif  automotif  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  pertengahan  tahun  1999,
diharapkan memberi dampak positif dalam rangka…
A. Menghidupkan pasar mobil yang lesu
B. Meningkatk an jumlah ekspor mobil
C. Membatasi penggunaan mobil impor
D. Memacu pertumbuhan industri mobil
JAWAB: D

- 2 -
 



14. Pemerintah  telah  menerbitkan  dan  menjual  obligas i  senilai  Rp.  157,6  triliun,  tujuan  utamanya
adalah…
A. Mendorong perkembangan usaha swasta
B. Melunasi hutang perusahaan swasta nasional
C. Menutupi kekurangan anggaran pembangunan
D. Memacu pertumbuhan ekonomi nasional
JAWAB: D
15. Berik ut  ini  pengaruh  positif  dari  kebijakan  k ebebasan  pers  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,
kecuali…
A. Unsur budaya asing berk embang pesat
B. Perkembangan ilmu pengetahuan
C. Kebeanian mengek spresikan opini
D. Control masyarakat terhadap pemerintah
JAWAB: A
16. Fraksi-fraksi  yang  ada  di  Majelis  Permusyawaratan  Rak yat  merupakan  pengelompokk an
anggota yang mencerminkan…
A. Kebijakan pemerintah dalam mengatur lembaga tertinggi Negara
B. Perimbangan k ekuasaan pemerintahan yang disepak ati bersama
C. Pembagian kekuasaan legislative pada tingkat lembaga tertinggi Negara
D. Konfigurasi politik dan pengelompokkan fungsional dalam masyarakat
JAWAB: D
17. Ketetapan  MPR  No.  IV/MPR/1982  tentang  Referendum  telah  dicabut  dengan  Ketetapan  MPR
No. VIII/MPR/1998, karena…
A. Dinilai tidak sesuai dnegan tuntutan Pasal 37 UUD 1945
B. Memberi kekuasaan yang terlalu luas kepada pemerintah
C. Menghambat perubahan yang mendasar terhadap UUD 1945
D. Membuka kemungkinan terhadap perubahan UUD 1945
JAWAB: A
18. Hal yang amat penting diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah…
A. Optimalisas i pemanfaatan kekayaan daerah
B. Pelestarian nilai-nilai tradisional di daerah
C. Perencanaan terpadu pembangunan daerah
D. Kuk uhnya persatuan dan kesatuan bangsa
JAWAB: D
19. Keputusan  Presiden No.  47 Tahun 1999 menentukan bahwa anggota  DPR  periode  1997/2000
diberikan pesangon, dengan pertimbangan terutama…
A. Kinerja Dewan yang tinggi dan masa bakti kurang dari 5 tahun
B. Memacu k erja anggota Dewan supaya lebih berprestasi
C. Meningkatk an k ehormatan dan kesejahteraaan anggota Dewan
D. Jasa-jasa anggota Dewan dalam mendukung reformasi
JAWAB: D
20. Tim  terpadu  yang  dibentuk  pemerintah  untuk   mengkaji  pemisahan  lembaga  ek sekuti  dan
yudikatif guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas, sebagi c irri utyama dari…
A. Negara hukum
B. Pemerintah demokrasi
C. Kedaulatan rak yat
D. Pemerintah republic
JAWAB: B

- 3 -
 



21. Kebijak an pemerintah untuk memisahkan kek uasaan eksekutif dan yudikatif bertujuan…
A. Mewujudkan lembaga pengadilan yang mandiri
B. Memudahkan pengawasan terhadap lembaga peradilan
C. Meingk atkan efektivitas penyelenggaraan peradilan
D. Memperlancar penyelenggaraan adminis trasi kehakiman
JAWAB: A
22. Menurut  peraturan  perundang0undangan  yang  berlak u,  pemberatasan  korupsi,  kolus i,  dan
nepotisme  harus  dilakukan  secara  tegas  terhadap  siapa saja,  dengan  memperhatikan  praduga
tak bersalah, yahki seseorang dianggap tidak bersalah sebelum…
A. Menjadi terdakwa dalam tindak pidana yang dituduhkan
B. Menjadi tersangk a bahwa dia melakukan kesalahan
C. Diperoleh bukti-buk ti yang kuat tentang k esalahannya
D. Berlaku keputusan hakim yang menyatakan bers alah
JAWAB: D
23. Pertahanan dan keamanan bangsa dan Negara, menurut UUD 1945 menjadi tanggung jawab…
A. Pemerintah
B. TNI
C. Warga Negara
D. Rakyat
JAWAB: C
24. Pemisahan Polri dan TNI memiliki tujuan, terutama
A. Meningkatk an k esejahteraan Polri
B. Meningkatk an profesionalis me Polri
C. Mereformasi struktur oirganisasi Polri
D. Mereformasi struktur organisasi TNI
JAWAB: B
25. Peningkatan jumlah personel Kamra didasark an pada pertimbangan, terutama…
A. Kemampuan profeesional Polri
B. Keterbatasan anggota Polri
C. Kerawanan social yang meningkat
D. Mewaspadai ancaman keamanan
JAWAB: D

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel