Semoga Kisi Kisi Soal CPNS Materi BIDANG GBHN Terbaru bisa menjadi bekal sebelum mengikuti tes cpns. contoh soal tes cpns ini diambil dari berbagai sumber. semoga bermanfaat.
Kisi Kisi Soal CPNS Materi BIDANG GBHN Terbaru BIDANG GBHN
101. Berdasarkan Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999, Garis-garis Besar Haluan negara diberi pengertian ....a. Perwujudan aspirasi rakyat Indonesia berhubungan dengan masa depannya
b. Pernyataan kehendak rakyat yang menyeluruh danterpadu sebagai haluan negara
c. Haluan negara yang dirumuskan sebagai kebijaksanaan pembangunan nasional
d. Landasan pembangunan dalam Garis-garis besar untuk jangka waktu 5 tahun
e. Pernyataan kehendak rakyat yang mencita-citakan kehidupan yangadil dan makmur
Answer: b
102. Maksud perumusan GBHN seperti yang dinyatakan dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 adalah ...
a. Mempercepat tercapainya tujuan pembangunan
b. Memberikan arah bagi penyelenggaraan negara
c. Meletakkan dasar terwujudnya stabilitas nasional
d. Memberikan pedoman pelaksanaan pembangunan
e. Menjadi panduan dalam perumusan kebijakan publik
Answer: d
103. Visi pembangunan nasional seperti dirumuskan dalam GBHN adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dn sejahtera, yang didukung manusia Indonesia yang memiliki karakteristik sebagai berikut, KECUALI.....
a. Berakhlak mulia
b. Cinta tanah air
c. Berkesadaran hukum
d. Berwawasan global
e. Memiliki etos kerja
Answer: d
104. Salah satu misi pembangunan menurut GBHN adalah penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Implementasi dalam bidang pendidikan dilapangan yang sesuai sebagai perwujudan misi tersebut terutama ....
a. Peningkatan disiplin belajar
b. Pembebasan uang sekolah
c. Penegrian lembaga pendidikan
d. Konsep globalisasi pendidikan
e. Manajemen berbasis sekolah
Answer: e
105. Program pembangunan nasional memuat ...
a. Uraian rinci dan terukur dalam pelaksanaan GBHN
b. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan GBHN
c. Uraian kegiatan pembangunan bebagai departemen
d. Program kerja kabinet selama periode tertentu
e. Landasan struktural pembangunan nasional
Answer: a
106. Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum. Untuk mewujudkan arah kebijakan ini sangat diperlukan, terutama ...
a. Gaji aparat penegak hukum yang mencukupi
b. Sarana dan prasarana peradilan yang mencukupi
c. Aparat penegak hukum yang berpendidikan tinggi
d. Peraturan perundang-undangan tertulis
e. Perubahan terhadap hukum acara yang ada saat ini
Answer: b
107. Program pemberdayaan lembaga peradilan dan berbagai lembaga penegak hukum saat ini terutama bertujuan untuk ....
a. Memelihara keamanan ligkungan
b. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
c. Mempercepat penyelesaian berbagai perkara
d. Mencegah terjadinya berbagai kejahatan
e. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat
Answer: b
108. Arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi antara lain menghindari terjadi struktur pasar monopolistik, karena hal ini sangat merugikan bagi ....
a. Pertumbuhan usaha koperasi
b. Perkembangan usaha pertanian
c. Terwujudnya persaingan sehat
d. Perkembangan dunia industri
e. Peningkatan pendapatan pajak
Answer: c
109. Pemberdayaan ekonomi rakyat sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian pedesaan karena alasan-alasan berikut, KECUALI...
a. Sebagian besar rakyat pedesaan hidup miskin
b. Wilayah negeri ini sebagian besar adalah pedesaan
c. Pedesaan kaya dengan potensi yang dapat dikembangkan
d. Rakyat di pedesaan menuntut demokratisasi ekonomi
e. Pembangunan pedesaan dapat menghemat arus urbanisasi
Answer: d
110. Upaya pendidikan politik secara intensif dan komprehensif dilakukan terutama untuk ....
a. Mewujudkan kesatuan dalam berpolitik
b. Mencegah masuknya budaya politik asing
c. Meningkatkan peran berbagai lembaga negara
d. Mengembangkan budaya potitik yang demokratis
e. Menghindari perbedaan pandangan politik yang tajam
Answer: d
111. Amanat GBHN di bidang hukum antara lain ....
a. Pembentukan badanperadilan yang transparan
b. Proses peradilan yang berimbang
c. Proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM
d. Kesetaraan posisi antara jaksa penuntut dan pembela
e. Kesejahteraan yang memadai bagi penyelenggara keadilan
Answer: e
112. Tujuan utama pendidikan menurut GBHN adalah
a. Memberikan ketrampilan kepada peserta didik
b. Menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas atinggi
c. Agar peserta didik menjadi orang berguna di masyarakat
d. Menjadikan manusia Indonesia cerdik dan pandai
e. Membentuk kepribadian yang bertaqwa
Answer: b
113. Menurut GBHN, pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembaharuan dan pematapan sistem pendidikan nasional dengan bersdasarkan .....
a. Penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah dan masyarakat
b. Pasal tentang pendidikan yang tercatum pada UUD 1945
c. Visi dan misi bangsa Indonesia di semua aspek kehidupan
d. Prisip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen
e. Merevisi undang-udang sistem pendidikan
Answer: c
114. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggug jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, politik,hukum, keagamaan, adat,swadaya masyarakat merupakan amanat GBHN secara umum pada bidang ....
a. Pembangunan daerah
b. Pembangunan nasional
c. Pengembangan pemerintah pusat
d. Pengembangan pemerintah daerah
e. Kesetaraan anata pusat dan daerah
Answer: d
115. Dalam rangka pengembangan otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan RI, daerah yang mendapatkan perhatian khusus pada amanat GBHN adalah ....
a. Irian Jaya, Maluku Utara, dan Maluku
b. Daerah Istimewa Aceh, Irian Jaya, dan Maluku
c. Nusa Tenggara Timur, maluku, dan Irian Jaya
d. Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi tengah
e. Daerah Istimewa aceh, Dki Jakarta, dan DIY
Answer: b
116. Presiden berkewajiban umtuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintah dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional. Amanat ini tertuang pada .....
a. Garis-garis Besar Haluan Negara
b. DPR
c. MPR
d. Undang-undang Dasar
e. Pemerintah yang berkuasa
Answer: a
117. Pembangunan nasional akan memperkuat jatidiri dan kepribadian masnusi, masyarakat, dan bangsa Indonesia dalam suasana yang demokratis,tenteram,aman, dan damai, merupakan amanat GBHN pada bagian...
a. Visi dab nisi
b. Kondidi umum
c. Arah kebijakan
d. Kaidah pelaksanaan
e. Penutup
Answer: e
118. Berikut adalah lembaga yang berkewajiban melaksanakan GBHN secara aplikatif sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945, KECUALI ....
a. Dewan kabinet
b. Dewan Pewakilan Rakyat
c. Dewan Pertimbangan Agung
d. Mahkamah Agung
e. Badan Pemeriksa Keuangan
Answer: a
119. Rencana pembangunan tahunan merupakan bentuk rinci dari ....
a. Propenas
b. APBN
c. Repelita
d. RAPBN
e. RAPBD
Answer: d
120. Program Pembangunan Nasional yang dituangkan dalamUndang-undang Nomor 25 tahun 2000 adalah Propenas untuk tahun...
a. 2000 – 2004
b. 2000 – 2005
c. 2000 – 2010
d. 2000 – 2018
e. 2000 – 2020
Answer: a